Manado, sulut.kpu.go.id - Dalam rangka mempersiapkan Penetapan DPTb dan DPK Pemilu 2019 di Sulawesi Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPTb dan DPK Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019 dengan Unsur Instansi terkait.
Bertempat di Lantai II Swissbell Hotel Maleosan Manado Jumat (25/01/2019) Ketua KPU SULUT Ardiles Mewoh didampigi Komisioner Lanny Ointu, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon. Sedangkan peserta yang diundangan dari KPU Kabupaten/Kota yaitu Kordinator Divisi Data dan Operator Sidalih. Stakeholder yang diundang antara lain Pimpinam Bawaslu Sulut Kenly Poluan. Bawaslu Kab/Kota yang membidangi Divisi PHH (Pengawasan,Hupmas,dan Hubungan antar Lembaga), Kepala Rutan Amurang Bpk. M.Simbolon, Kalapas Manado Bpk.S.Wibowo, Kasie Binapi Lapas Tondano Bpk.I Made Budawan, Kalapas Bitung yang diwakili oleh KasubsiRegBimas Bpk. Pieter Lewerissa, Kajati Sulut yang diwakili oleh As.Intel Bpk. Stenly Bukara,SH, Kadis Dukcapil Sulut yang diwakili oleh Bpk. Jaiman, Rutan Manado yang diwakili oleh Kasubsi Pelayanana Tahanan Bpk. Wahyono
Mewoh dalam sambutannya menyampaikan bahwa Divisi Data sampai dengan tanggal 15 April 2019 masih terus akan memutakhirkan data pemilih. Pada penetapan DPTHP-2 di tingkat pusat masih ditemukan permasalahan dianataranya pemilih gamda, serta kelebihan pemilihnpada TPS sehingga perlu dicermati kembali.
“Cara kerja dalam memutakhirkan data pemilih harus dilakukan secara teliti tanpa merekayasa data. Ketika terjadi kesalahan dalam memutakhirkan data maka KPU akan langsung disoroti oleh pihak luar. Maka dari itu permasalahan yg terjadi pada DPTHP-2 menjadi pembelajaran kita bersama agar dalam penyusunan DPTb dan DPK dapat dilakukan dengan baik secara terstruktur”, ujar Ketua KPU SULUT.
Tahapan pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang panjang dengan berbagai dinamika yg terjadi. Untuk di Provinsi Sulawesi Utara KPu telah menetapkan DPTHP-2 sebanyak 1.907.841 pemilih. Pekerjaan kami tentunya bukan hanya sampai di menetapkan DPT karena data pemilih ini menyangkut data kependudukan yang tiap saat bisa berubah oleh karena itu proses pemutakhiran harus terus diperbaiki sehingga memjadi data pemilih yang berkualitas.
Beberapa waktu lalu kemenkumham telah mengeluarkan surat edaran agar dilakukan perekaman Data untuk E-KTP dilakukan di Rutan dan Lapas sehingga warga binaan dimLapas dan rutan dapat terakomodir sebagai pemilih. Atas dasar tersebut kiranya kegiatan ini kami dapat menerima masukkan permasalahan yg terjadi dilapangan agar dapat dicarikan solusi sehingga mendapat satu pemahaman dilapangan.
Arahan Komisioner KPU Prov.Sulut Kordinator Divisi Data, Lanny Ointu, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan yang ditemukan oleh tim Data KPU RI. “Dalam temuan tersebut masih didapati pemilih ganda sehingga sesuai dengan PKPU perlu dilakukan pencoretan tanpa mengubah jumlah DPTHP-2. Selain itu permasalahan yang didapati juga adalah kelebihan pemilih pada TPS dimana ditemukan pada Kab.Minahasa Utara 5 TPS dan Kab.Bolmong Utara 2 TPS, sehingga perlu dilakukan pencermatan kembali. Kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan keputusan di lapangan”, ujarnya.
Setelah acara pembukaan dilakukan Diskusi Panel dengan pembicara dari Dukcapil, Kajati,Kemenkumham,dan Bawaslu. Dukcapil Prov.Sulut yang diwakilinoleh Bpk.Jaiman. Dalam kesempatan tersebut menyampaikan terkait dengan proses perekaman Data Pemilih dimana proses tersebut masih terus berlanjut. Terkait dengan Jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman nantinya akan dikordinasikan dengan Kabid Dukcapil.
Sementara itu KAJATI Prov.Sulut yang diwakili oleh As.Intel Bpk.Stenly Bukara,SH, menyampikan bahwa KAJATI bersama sama dgn Kepolisian dan Bawaslu tergabung dalam Sentra GAKUMDU dimana ketika ada permasalahan menyangkut pemilu maka sesuai dengan tupoksi masing masing secara bersama sama melakukan penegakan hukum.
Dari KEMENKUMHAM Prov.Sulut yang diwakili oleh Ka Lapas Manado Bpk.S.Wibowo, menyampaikan bahwa Kami berharap agar Warga Binaan di RUTaN dan Lapas untuk difasilitasi dalam hal perekaman E-KTP, sehingga hak mereka dapat dipenuhi.dikayakan juga bahw Kegiatan Perekaman Serentak E-KTP yg dilakukan oleh Dukcapil sangat membantu Lapas dalam menertibkan administrasi kependudukan warga binaan. Pada initinya kami Dari pihak Lapas siap mendukung suksesnya pelaksanan Pemilu 2019.
Kenly Poluan yang mewakili BAWASLU SULUT menekankan dalam penyusunan DPTb dan DPK kiranya dilakukan pencermatan bersama agar masyarakat memdapatkan hak pilihnya. “ Dari hasi pengawasan Bawaslu, dibeberapa tempat masih terdapat pemilih yang ganda. Nantinya Bawasku akan menyampaikan temuan pemilih ganda ke KPU SULUT dan ini perlu diseriusi terkait dengan proses perekaman pasca penetapan DPTHP-2, karena masih ditemukan pemilih ganda, contohnya yang terjadi di Bolsel.”
Pihak KESBANGPOL yang diwakili oleh Bpk.Denny Rantung, menyampaikan bahwa masih terdapat permasalahan yang ditemukan oleh Bawaslu sehingga dipandang perlu diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan Capil, bahwa untuk proses pendataan dan perekaman pemilih kiranya disampaikan agar diketahui oleh semua pihak. Perlu ada pertemuan bersama secara khusus untuk mengidentifikasi permasalahan dan diselesaiakan secara bersama. Pada tanggal 12 Februari 2019, Kesbangpol akan memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan pemilu 2019 dan yang akan hadir adalah Mendagri. Sehingga dalam kegiatan tersebut sudah ada perubahan terhadap permasalahan yang ditemukan.
Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPTb dan DPK Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019 dengan Unsur Instansi terkait ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 24 s.d 26 Januari 2019. (admin/evans)
