Minahasa, sulut.kpu.go.id - Mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan adanya Rumah Pintar Pemilu Nasional di Sulut, maka Pengelolah Runah Pintar Pemilu "Wale Pawowasan" KPU minahasa, pada Selasa (10/09), menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bedah Histori Minahasa Raad dan Pemilu Minahasa Pra 1955” (Minahasa Pioner Demokrasi dan Kepemiluan di Indonesia). Kegiatan yang digelar di ruang rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa, di Tondano ini, dimoderatori Director Komunitas Penulis Muda Minahasa "MAPATIK", Rikson Karundeng.
Mengantar diskusi, Karundeng menyebut soal mengapa pemerintah Indonesia membuat Minahasa sebagai pilot project pemilu yang pertama tahun 1951. “Eks Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini, menjelaskan jika demokrasi elektoral tertanam sangat dalam pada kultur sejarah Minahasa sehingga kemandirian daerah ini memiliki peran transformer terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Di sinilah tempat yang paling baik berkecambahnya karakter demokrasi. Didukung oleh kemelekan huruf masyarakat, tapi juga dinamika sejarah yang sangat panjang. Terutama sejak abad 11 Masehi sudah bergelut dengan keadaan sifat-sifat kepemimpinan. Baik struktur adat yang mewarnai aspek pemerintahan, kemudian dihadapkan dengan demokrasi electoral,” ujarnya.
Di Indonesia, sejarah mencatat bagaimana pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak pertama tahun 1955 dengan demokratis dan sukses. Beberapa alasan menyebut pemilu 1955 demokratis karena pemilu dengan sistem pemilihan langsung dan tingkat partisipasi cukup tinggi. Namun data-data lain menunjukkan jauh sebelum pemilu 1955, beberapa pemilu lokal telah berhasil diselenggarakan. Fakta juga membentangkan studi mendalam Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) bahwa Pemilu 1955 berdasar pada referensi pemilu lokal yang telah berhasil diselenggarakan, khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa pada 1951.
“Pemilu 1951 yang merupakan pemilu lokal pertama di Indonesia diujicobakan. Pemilu langsung di Minahasa ini dianggap menarik dan kemudian menjadi referensi penting bagi penyelenggaraan pemilu 1955,” sebut Karundeng.
Dalam FGD ini, tampil sebagai pemantik, Drs. Fendy Parengkuan, MA (Sejarawan, Ketua Masyarakat Sejarawan Sulawesi Utara), Bodewyn Talumewo, S.S. (Sejarawan, Arsiparis, Pegiat Mawale Cultural Center) dan DR Denni Pinontoan M.Teol. (Penulis, Peneliti, Pegiat Mawale Cultural Center).
Bodewyn Talumewo awalnya memaparkan secara umum tentang sejarah demokrasi di Minahasa. Ia juga mengulas sejarah Minahasa Raad, mulai dari pembentukan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, termasuk sejarah pembangunan Gedung Minahasa Raad yang hingga kini masih berdiri kokoh di samping landmark zero point Manado.
Fendy Parengkuan juga mengulas soal sejarah demokrasi modern di Minahasa. Pemilu 1948 dibahas secara khusus. “Orang Eropa pertama kali datang ke Minahasa, terkejut. Sebab negara mereka sistem keraajan. Di Minahasa kata mereka seperti Yunani. Mereka menyebut desa-desa di Minahasa doors repoblik. Segala kebijakan, keputusan selalu diambil bersama. Seluruh Indonesia, di Minahasa pertama kali ada dewan perwakilan rakyat. Dewan Minahasa yang disebut Minahasa Raad. Dibentuk tahun 1918,” terang Parengkuan.
Sementara Denni Pinontoan memaparkan materi ‘Dari Maasa ke Minahasa-Raad, Demokrasi Ala Minahasa’. Dalam materinya ia mengulas lebih jauh soal nilai demokrasi yang berakar di Minahasa jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat di Minahasa. Secara sistematis ia memaparkan tentang demokrasi tradisional Minahasa, Minahasa Raad sebagai lembaga demokrasi modern Minahasa, dan membahas secara khusus tentang makna logo Minahasa Raad. Ia juga merefleksikan makna-makna historis-kultural tentang Minahasa Raad, lebih khusus lagi makna di balik sejarah politik kehadiran dan keberadaan Minahasa Raad.
“Masyarakat Minahasa tidak mengenal kata demokrasi. Tapi di sini kenapa ada ‘Minahasa pioner demokrasi di Indonesia ? Istilah ini barangkali digunakan dalam pengertian, jauh sebelum pemilu 1955 digelar, masyarakat Minahasa sudah mengenal dan memberlakukan prinsip-prinsip atau tata cara yang kemudian kita sebut demokrasi modern. Kita sudah mengenal sistem perwakilan dan musyawarah. Sistem ini sudah sejak lama dikenal di Minahasa, jauh sebelum orang Portugis dan Spanyol masuk ke Minahasa,” terang Pinontoan.
Komisioner KPU Minahasa, Piter Mawikere mengungkapkan, banyak tokoh nasional sering menyebut jika Minahasa itu pioner demokrasi di Indonesia. FGD ini menurutnya sangat membantu mereka mendapatkan banyak alasan historis soal hal tersebut.
“Banyak tokoh nasional menyebut Minahasa sebagai pioner demokrasi di Indoensia, kiblat demokrasi di Indonesia. Kami berterima kasih sebab dalam diskusi ini kami bisa mendapat gambaran secara luas soal demokrasi di Minahasa hingga perkembangannyadi era modern,” aku Mawikere.
Sementara, mantan Ketua KPU Minahasa yang kini duduk sebagai komisioner KPU Sulawesi Utara, Meidy Tinangon mengakui jika FGD ini banyak mengangkat hak-hal yang belum terkuak ke permukaan. “Ternyata praktek pemilu modern seperti pengaturan hak memilih, pengaturan syarat calon, daerah pemilihan dan jumlah kursi, telah dipraktekkan di Minahasa dalam Pemilu Minahasa Raad yang eksis sejak 1918. Bukti otentik pengaturan tersebut dapat dilihat pada Peratoeran Tentang Pemilihan Anggota Minahasaraad yang diundangkan melalui Staatsblad 1929 nomor 355 sebagai perubahan Ordonnansi tertanggal 8 Februari 1919, Staatsblad nomor 65 yang sebelumnya diubah terakhir dengan Ordonnansi 6 September 1927." ungkap Tinangon.
"Tentu saja ini makin mengokohkan peran sentral Sulut khususnya Minahasa dalam sejarah demokrasi Indonesia sebagai pioner demokrasi dan kepemiluan di Indonesia,” tandas Tinangon.
Turut hadir dalam FGD ini, Komisoner KPU Minahasa Kristovorus Ngantung dan Rendy Suawa, Sekretaris KPU Minahasa DR Meidy Malonda MAP, sejumlah akademisi, jurnalis, aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sulut dan Komunitas Peduli Pemilu. (Admin/kpusulut/red:mt)
