Jakarta, sulut.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja dengan asas kepastian hukum dan legislasi yang sah. Terkait persiapan Pemilu 2019, KPU mempersiapkan proses pemilu secara berkesinambungan. Pada akhir Juni 2017 yang lalu, KPU telah mengajukan draft Peraturan KPU (PKPU) tahapan sesuai UU sebelumnya. Kemudian kesinambungan itu KPU telah mempersiapkan draft PKPU verifikasi partai politik (parpol). KPU juga telah mengajukan draft perencanaan dan pengajuan anggaran dengan asumsi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sekitar 189 juta dan basis hitungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 776.264 TPS. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI Viryan pada diskusi yang diselenggarakan Koalisi Kawal UU Pemilu, Jumat (4/8) di Media Centre KPU RI. “Setelah nanti UU Pemilu diundangkan, kami juga akan mengajukan draft revisi PKPU Tahapan dan Verifikasi Parpol. Kami perlu membuat 16 PKPU, dan baru 2 PKPU yang diajukan. Sekarang namanya bukan konsultasi lagi, tetapi Rapat Dengar Pendapat atau RDP di DPR, yang akan dilakukan sekitar tanggal 20-an Agustus ini,” tutur Viryan yang juga membidangi Divisi Humas di KPU RI. Viryan juga menjelaskan redesain penyelenggara pemilu, yaitu pengembangan kapasitas di Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI dengan 3 Deputi dan 1 Inspektorat, kemudian terkait tertib manajemen di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana jumlah komisionernya berbeda-beda, ada yang 3, 5, dan 7 komisioner. Pemantau pemilu yang sebelumnya di KPU, sekarang di Bawaslu. “KPU juga melakukan konsolidasi organisasi, pembenahan internal, dan penyegaran organisasi, ini untuk mempersiapkan pemilu sebaik mungkin. Ada 3-4 bulan KPU mempersiapkan PKPU, tetapi sekarang ada perubahan UU, penyelenggara juga ada redesain, ini tantangan tersendiri buat KPU,” ujar Viryan. Terkait tahapan pemilu 2019 yang berhimpitan dengan pilkada 2018, setelah disandingkan pada tahapan pemungutan suara pilkada 2018 akan bertemu dengan verifikasi faktual calon anggota DPD. Viryan menegaskan, PKPU akan memberikan jalan alternatif untuk meminimalkan masalah. KPU juga akan ada 2 tim dan 2 desk dalam pembagian konsentrasi pilkada 2018 dan pemilu 2019. Pada kesempatan tersebut, Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti UU Pemilu yang sudah diparipurnakan dan dibawa ke Presiden, tetapi belum ada penomoran, meskipun masih ada waktu 30 hari di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau tanggal 21 Agustus 2017. “Pemungutan suara diperkirakan bulan April 2019, seharusnya 20 bulan sebelum hari H atau bulan Agustus 2017 ini tahapan sudah dimulai. Dengan UU belum ada penomoran, gugatan di MK juga belum bisa dilakukan. Kemudian DPR juga masih masa reses, padahal KPU harus membuat PKPU dan konsultasi di DPR, dikhawatirkan bisa semakin molor,” papar Khoirunnisa. Sementara itu, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah meminta KPU dan Bawaslu harus segera membuat desain pemilu, meski hanya inisiatif, bukan mengikat dalam hukum, mengingat UU belum ada penomoran. Kemudian yang banyak dikritisi di UU hanya isu krusial Parliementary Threshold, padahal banyak hal menarik seperti soal kotak suara dan bagaimana pemilih bisa terakomodir semua dalam pemilu. Semua yang merasa bisa dirugikan secara konstitusional bisa menggugat ke MK. Peneliti dari Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct) Hadar Nafis Gumay juga menyatakan kekhawatirannya terkait UU Pemilu yang belum diundangkan atau dinomorin, mengingat waktu yang mepet. Kekhawatiran ini terkait penyelenggara, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berjalan pararel. Semua tahapan itu tidak bisa berjalan kuat dan pasti apabila UU belum resmi diundangkan.KPU bisa dipertanyakan, apabila bekerja tanpa landasan. Hal itu bisa dipelintir-pelintir oleh pihak-pihak yang tidak puas, dan itu mengganggu legitimasi pemilu. Untuk itu, diharapkan sebelum tanggal 21 Agustus 2017, UU sudah diteken dan dinomorin. “Pada periode sebelumnya, KPU pernah mengirimkan surat pengajuan draft PKPU ke DPR terkait konsultasi pada masa reses. Dulu kami mempersiapkan PKPU selama 4 bulan, itu pun bukan berarti selesai keseluruhan, sesuai tahapan yang harus dilaksanakan,” tutur Hadar yang juga sebelumnya menjabat Anggota KPU periode 2012-2017. Hadar menegaskan, KPU mempunyai otoritas penuh di PKPU, meskipun ada konsultasi ke DPR, tetapi yakini saja apa yang dilakukan KPU, sepanjang tidak bertentangan dengan UU. Contohnya dulu terkait UU pemilu presiden yang tidak direvisi, KPU melengkapi dan mengambil sikap sendiri. Kemudian ada pemilu pendahuluan di luar negeri, meski di UU tidak ada, tetapi hal ini bagus dan partisipasi lebih luas. (Arf/red. Foto Dosen/Humas KPU) Sumber : kpu.go.id
.jpg)