Berita Terkini

Awaluddin Umbola Didaulat Sebagai Narasumber Pada Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur

Manado, sulut.kpu.go.id  –Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Sintesa Peninsula Hotel Manado pada hari kamis( 30/5/2024). Rapat Koordinasi ini menjadi forum diskusi antara perangkat Gubernur, Anggota KPU, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mengatasi potensi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pada Pemaparannya Umbola memberikan wawasan yang penting tentang berbagai tahapan yang harus dilalui dalam proses Pilkada 2024 .Umbola juga menjelaskan ” bahwa sekarang ini tahapan awal Pilkada 2024 sudah dimulai dengan telah dilantiknya badan adhoc (PPK) di 171 kecamatan dan lebih dari 1800 desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara, sementara proses pemutakhiran serta bimbingan teknis bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih sedang berlangsung”’, ungkapnya. Selain Umbola, turut hadir juga beberapa narasumber lain yaitu Hari Utomo S.E., M.M selaku Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut yang membawakan materi terkait pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, Bambang Ari Setiono selaku Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulut dengan materi tentang Peranan BPKP dalam Implementasi SPIP, kemudian Erwin Sumampouw selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulut yang menjelaskan tentang peranan bawaslu. Tidak hanya itu kegiatan kali ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Dr Micler Lakat S.H, M.H. (Ika/Ed: NR Foto by Wale Pemilu)

Lanny Ointu Menjadi Majelis Dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Sulut

Manado, sulut.kpu.go.id- Anggota KPU Sulut Lanny Ointu menjadi salah satu majelis dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 50-PKE-DKPP/III/2024 yang digelar di Kantor Bawaslu Sulut pada hari kamis, 30 Mei 2024 pukul 08.00 WITA.   Pengadu dalam perkara ini adalah Londa Simmbela, yang melaporkan dugaan pelanggaran KEPP oleh Yunita Mokodompit selaku Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu dan anggotanya, Arie Setiawan Mokodompit. Kedua teradu didalilkan lalai dalam memproses laporan dugaan kecurangan pada pemilu tahun 2024, yang menurut pengadu sangat merugikan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Sidang ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis, didampingi oleh Viktory Nicodemus Joufree Rotty sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur Masyarakat, Lanny Anggriany Ointu sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur KPU, dan Ardiles M. R. Mewoh sebagai Anggota Majelis/TPD Sulut Unsur Bawaslu. Majelis sidang, yang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada kedua belah pihak guna menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi.  Sidang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa setiap penyelenggara pemilu bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku. Keputusan akhir dari majelis sidang akan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam penegakan hukum dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Awaluddin Umbola Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024 di Acara Java Culture Fest (JCF)

Manado, sulut.kpu.go.id- Java Culture Fest (JCF) menyelenggarakan Event Akbar Tahunan berkolaborasi dengan KPU Sulut. Event yang dilaksanakan oleh Pemuda Desa Purworejo Bersatu dan Liberia bersatu yang dimulai tanggal 29 Mei – 1 juni 2024 ini bertujuan untuk memperkenalkan keragaman budaya Jawa di Bolaang Mongondow Timur. Anggota KPU Sulut yang sekaligus Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Awaluddin Umbola berkesempatan hadir di kegiatan tahunan Java Culture Fest (JCF) untuk mengsosialisasikan terkait Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bertempat di Desa Modayag Bolaang Mongondow Timur,Rabu(29/5). Dalam kesempatannya, Awaluddin Umbola menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara karena KPU Sulut diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan agenda KPU Sulut khususnya terkait Tahapan Pilkada yang sementara berjalan. Didepan ratusan masyarakat Modayag Umbola menerangkan “ Setelah perekrutan PPK dan PPS, saat ini KPU Sulut tengah mempersiapkan perekturan Badan Adhoc yakni Panitia Pemutahkiran Data Pemilih (PPDP) yang mana tugas mereka nantinya datang ke rumah masyakarat secara langsung untuk kembali melakukan pemutakhiran data pemilih”, ujarnya.  “Selain itu untuk diketahui angka partisipasi masyarakat di Sulawesi Utara di Pemilu 2024 itu mencapai angka kurang lebih 82% melewati target rata-rata yakni 77,5%. Mengacu dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipas masyarakat Sulawesi Utara di Pemilu 2024 cukup tinggi, untuk itu saya mengajak masyarakat yang hadir disini untuk kembali memeriahkan pesta demokrasi masyakat indonesia pada tanggal 27 November 2024, tapi saya juga mengingatkan ditengah euforia Pemilihan Daerah di Sulawesi Utara ini hindari ujaran kebencian, hoaks, black campaigne dan perilaku-perilaku yang dapat memecah kerukunan khususnya di Bolaang Mongondow Timur ini’’, lanjut Umbola. Tidak hanya ajakan sosialisasi melalui dialog interaktif, pada kegiatan ini KPU Sulut juga melakukan sosialisasi melalui games dan bagi-bagi merchandise kepada masyarakat yang hadir.(Bb/Ed:NR by Wale Pemilu).

KPU Sulut Gelar Rakor Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Di Daerah Bencana Dalam Tahapan Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024

Manado, sulut.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Di Daerah Bencana Dalam Tahapan Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024 di Aula Kantor KPU Sulut, Selasa (28/5/2024). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketua Bawaslu Sulut Bapak Ardiles Mewoh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sulawesi Utara Bapak Fery Sangian, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara Bapak Christodharma Sondakh dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Bapak Jufri T. Rumontou. Kegiatan dibuka oleh anggota KPU Lanny Ointu yang didalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas tentang bencana di gunung ruang yang baru saja mengalami erupsi. Dalam proses pemutakhiran data pemilih yang terkena bencana alam (Gunung Ruang), dalam proses rekrutmen PPK dan PPS khusus digunung ruang memang belum ada Badan Adhoc.  “Pilkada yang sudah semakin dekat tepatnya tanggal 27 November 2024 sehingga harus memperhatikan data-data penduduk dan jumlah pemilih yang ada di sekitar gunung ruang yang mana sampai saat ini ada sejumlah keluarga yang mengungsi di Bitung dan Pineleng” jelas Ointu.  Lanjutnya Ointu menjelaskan bahwa ada 3 TPS di desa-desa sekitar gunung ruang yang rencananya akan di pindahkan karena mengingat penduduk di sana sudah di ungsikan. Di desa Laingpatehi ada 442 pemilih dan di desa Pumpente 260 pemilih. Menurut rencana TPS tersebut akan di pindahkan di Bitung namun juga tetap harus memperhatikan kondisi apakah Masyarakat gunung ruang sudah terakomodir di sana semua. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi dan masyarakat Sitaro. (AT/ed.CT)

KPU Sulut Gelar Rapat Koordinasi Peliputan Tahapan Pilkada Bersama Media

Manado, sulut.pu.go.id- KPU Sulut menggelar Rapat Koordinasi Peliputan Tahapan Pilkada Bersama Awak Media bertempat di Hotel Sentra di Manado, minggu(26/5). Rapat yang menghadirkan rekan-rekan awak media baik itu cetak, online ,elektronik, bertujuan untuk membahas mekanisme peliputan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 kepada awak media serta dapat memastikan peliputan yang transparan, adil, dan akurat apalagi kehadiran awak media sangat penting dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat selama tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat tersebar dengan baik, ungkap Ketua KPU Sulut Kenly Polun dalam pembukaan Rapat Koordinasi. Sementara itu, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan mengenai peran media dalam membantu proses sosialisasi program kerja KPU ke masyarakat. Salah satunya juga terkait tahapan pilkada untuk pendaftaran calon perseorangan yang akan dimulai pada 27 Agustus 2024 nanti. “Saat ini, baru penyerahan bakal calon perseorangan. Harapannya media bisa membantu kerja-kerja KPU untuk sosialisasi program kerja ke masyarakat,” jelas beliau. Disisi lain Anggota KPU Sulut Meidi Tinangon dalam kesempatannya berharap peran media atau jurnalis dalam Pilkada. “Harapan kami peran media dapat berimplikasi baik terhadap kualitas Penyelenggaraan Pilkada. Media tidak hanya membuat berita, namun mempunyai implikasi dalam menjangkau pemilih atau masyarakat,” ucap Tinangon. Kegiatan rakor juga turut dihadiri Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Awaluddin Umbola via zoom meeting. Umbola menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran rekan-rekan media pada forum ini, karena melalui forum ini akan menentukan posisi teman-teman media dalam konteks pelaksanaan peliputan-peliputan yang nantinya sangat erat kaitannya dengan kerja-kerja KPU Sulut dalam waktu 5 sampai 6 bulan kedepan.  Sekretaris KPU Sulut Lucky Firandy Majanto juga memberikan ucapan terimakasih kepada awak media karena telah membantu kerja KPU lewat pemberitaan-pemberitaan yang sudah diterbitkan. (Ika/Ed:NR Foto by Wale Pemilu).

KPU Sulut Gelar Rakor Pemetaan TPS untuk Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih

Manado, sulut.kpu.go.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemetaan TPS untuk Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25/5/2024). Rakor di buka oleh Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Dalam sambutannya Ointu menyampaikan bahwa Rapat tersebut digelar untuk mengetahui progres KPU kabupaten/kota se- Sulawesi Utara dalam melakukan pemetaan TPS. “Pemetaan TPS dilakukan sebagai langkah awal untuk menghitung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan jumlah TPS yang akan dibentuk pada pelaksanaan Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024”jelas Ointu.   Lanjut Ointu menyampaikan bahwa pemetaan TPS harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, tidak menggabungkan kelurahan. Kedua, memudahkan pemilih ke TPS. Ketiga, tidak memisahkan pemilih dalam satu kartu keluarga (KK) pada TPS yang berbeda. Keempat, memperhatikan aspek geografis dan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang. Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi  memandu acara untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Ketua Divisi Kabupaten/Kota memaparkan sejauh mana progres Pemetaan TPS untuk Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota divisi perencanaan data dan informasi, Kasubbag perencanaan data dan informasi serta admin/operator Sidalih se-Sulawesi Utara. (AT/ed.CT)